|
29 September 2011 - 11.11 WIB
895 klik
Peran legislatif dan pers punya kemiripan. Paling tidak, sama-sama melakukan peran kontrol. Hanya saja, domain yang berbeda, wakil dalam melakukan pengawasan bersifat teknis dan tataran kebijakan. Sementara insan dituntut indepeden, berimbang dan kostruktif, terlepas dari itu, kedatangan wakil rakyat ini menjadi catatan tersendiri bagi Dumai Pos.
KUNJUNGAN tiga anggota Komisi A DPRD Riau yang membidangi masalah hukum ke ‘dapur’ Dumai Pos, Bagus Santoso, Jabarullulah, dan Ely Surya, Rabu (28/9) pagi terbilang mendadak. Ini setelah Ketua Komisi A, Bagus Santoso mengontak Pemimpin Redaksi H Sondra Al Hafit, Selasa (27/9) malam sekitar pukul 21.45 WIB.
Siang harinya mereka meninjau sengketa lahan antara warga Rupat dengan PT Sumatera Riang Lestari (SRL). Sebelumnya, informasi kunjungan mereka ke Dumai Pos dipercepat satu jam dari jadwal semula. Namun akhirnya tetap dengan waktu yang disepekati pukul 10.00 WIB.
Kedatangan tiga wakil rakyat ini disambut, Wakil Pimpinan Umum Kambali, Redaktur Pelaksana (Redpel) Dawami Bukitbatu, Koordinator Kota (Korta) Yon Rizal Solihin, Koordinator Daerah (Korda) Miswanto, redaktur senior Genta Al Mukarom dan redaktur pemegang halaman Rokan Hilir (Rohil) dan Duri (Pinggir) Kaharudin serta penanggujawab RTV Dumai, Boy.
Kendati pertemuan itu terbilang singkat, namun diisi diskusi hangat seputar wilayah Riau bagian pesisir, seperti Dumai, Bengkalis, Rohil, Siak dan Meranti. Namun sebelum itu, dilakukan perkenalan.
Dalam mukadimahnya, Wakil Pemimpin Perusahaan Kambali menjelaskan daerah edar media ini, termasuk hasil survey terakhir AC Nielsen yang menempatkan koran yang berkantor pusat di Dumai ini masuk ke dalam 10 besar Sumatera bagian utara dan selatan (termasuk Aceh, red).
Hasil surver lembaga bergengsi ini, lanjut Kambali, hasip pembaca Dumai Pos perhari mencapai 114 ribu pembaca yang menyebar di wilayah Riau bagian pesisir termasuk Pekanbaru. “Artinya, satu koran di baca lebih 20 hingga 30 orang. Sebab, kita masuk ke hampir setiap sekolah, instansi pemerintah mau pun swasta termasuk sejumlah hotel di Pekanbaru,” ungkapnya.
Sementara Dawami Bukit Batu meminta Komisi A DPRD Riau memaikan peranannya terlebih masalah infrastruktur, tanah dan sebagainya. Disamping anggaraan lebih banyak ke Dumai. Sebab, dibanding sejumlah kabupaten jiran wilayah itu, APBD kota yang didiami lebih 250 ribu jiwa itu terbilang kecil.
“Salah satu kendala dalam membangun Dumai, banyaknya lahan konsesi termasuk tumpang tindih kepemilikan lahan, termasuk masalah infrastruktur,” katanya.
Terkait masalah infrastruktur, Kaharuddin menyoroti kontinuitas RoRo Dumai-Pulau Rupat. Bahkan, lanjut dia, berhentinya line tersebut beberapa waktu lalu berdampak terhadap masyarakat. “Saat beroperasi sejumlah masyarakat mengambil mobil didaeler, karena itu diperlukan untuk membawa sawit. Tapi, berhenti, tentu mereka mengalami kesulitan finansial untuk memmbayar cicilan. Sebab, kendaraan meganggur. Ini sebagai masukan bagi DPRD Riau,” terangnya.
Sedangkan Yon Rizal meminta agar DPRD Riau bersama DPRD Kota Dumai plus eksekutif untuk bersama-sama ke pusat untuk merevisi RTRW nasional. Sebab, dalam peta kawasan Kecamatan Sungai Sermbilan masih masuk dalam zona hijau (hutan, red). “Pelepasan atau perubahan status ini maka bisa dilakukan Menhut dengan DPR RI. jika tidak dimeneg dengan baik, maka akan menjadi ‘bom waktu’, karena terjadi perubahan demografi (penyebaran penduduk, red) signifikan, “ ingatnya.
Wartawan bertubuh gempal ini juga meminta komisi itu agar mendesak Pemrov Riau menepatkan perwakilannya di kabupaten/kota menyusul banyaknya proyek provinsi terbengkalai. “Sayang, uang banyak keluar, tapi hasilnya tak maksimal. Salah satu fungsi, memudahkan koordinasi termasuk jika terjadi permasalahan di lapangan. Jadi pejabat daerah tidak perlu bolak balik ke Pekanbaru, lagian banyak pejabat non job. Ya, tidak salah ditempatkan di daerah,” paparnya.
Menyikapi saran dan masukan ini, Bagus Santoso menjelaskan, kendati setakat ini sistem beubah, desentralisasi yang ditandai otonomi daerah, namun tak jarang ‘tangan-tangan’ pusat masih menancap kuat. “Contoh kasus sengketa warga dengan perusahaan, apakah itu HPH mau pun HTI, pusat terus mengeluarkan izin. Akhirnya, daerah yang menanggung persoalan. Sebagai informasi, RTRW Provinsi sudah 12 kali dilakukan perubahan, namun belum deal. Artinya terjadi tarik ulur,” paparnya panjang lebar.
Menyinggung sengketa perbatasan, Bagus Santoso berpendapat, adanya kebersamaan dalam visi dani misi. “Pada dasarnya pemekaran bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya, memotong panjangnya jalur birokrasi. Tapi, kan, lucu sengketa antar desa harus Kemendagri yang turUN. Idealnya, kita satukan visi, masuk daerah mana tidak masalah. Yang terpenting bagaimana uang sebanyak-banyaknya masuk ke Riau,” ulas Bagus Santoso yang belatar belakang jurnalistik sebelum terjun ke dunia politik.
Dibagian lain, Bagus mengakui peran media dalam membentuk opini termasuk alat propaganda. “Mungkin politisi dan wartawan ibarat dua sisi satu mata uang, informasi sampai ke publik tentu melalui pemberitaan. Ya, kita bisa begini tentu berkat bantuan rekan-rekan wartawan. Makanya, perlu disinergiskan sesuai peran kita,” imbuhnya.
Sementara dua koleganya, Jabarullah dan Ely Surya menyoroti masalah indepedensi. “Saat dimintai komenr, kita mengomentari A hingga Z, tapi yang keluar kecil. Bahkan, tak jarang tidak menyentu ke substansi persoalan. Ya, kurang porposional. Tapi, kita lihat Dumai Pos cukup menyuarakan masyarakat,” katanya.
Sedangkan Ely meminta pers untuk pro aktif menyikapi kasus KDRT termasuk peranan perempuan. “Ya, bagaimana media masuk ke desa-desa, sehingga ibu-ibu tidak menghabiskan waktu ngerumpi sambil mencari kutu. Dengan membaca tentu akan menambah wawasan,” ingatnya.
Sebelum meninggalkan Kantor Dumai Pos, rombongan sempat melihat studio RTV dan percetakan di lantai satu. Dalam kesempatan itu, Kambali dan Dawami Bukit Batu bergantian menerangkan proses cetak koran mulai dari muonting hingga sampai ke pembaca.
Kendati waktu diskusi dan silaturahmi terbilang singkat. Namun, sejumlah ide-ide bernas pun mencuat ke permukaan. Paling tidak, koordinasi dan sinergis antar elemen perlu ditingkatkan dalam kerangka memajukan daerah. Tidak terkecuali, wakil rakyat dan insan pers. (***)
|
